Pemberontakan PKI Madiun: Latar Belakang, Tokoh, & Tujuan

Latar Belakang Pemberontakan PKI Madiun 1948

Perjanjian Renville pada 17 Januari 1948 menjadi salah satu penyebab pemberontakan PKI Madiun pada  1948. Ya, perjanjian ini dianggap sangat merugikan Indonesia karena dalam perjanjian tersebut mengakibatkan banyak wilayah yang hendak dikuasai oleh Belanda. Alhasil, Perdana Menteri Indonesia saat itu yakni Amir Syarifuddin pun harus mundur dari jabatannya tersebut.

Amir Syarifuddin pun merasa kecewa hingga akhirnya ia membentuk Front Demokrasi Rakyat (FDR) yang melibatkan beberapa partai yang diantaranya adalah Partai Sosialis Indonesia (PSI), Partai Komunis Indonesia (PKI), Pemuda Sosialis Indonesia (PSI), Partai Buruh Indonesia, dan Sarekat Buruh Perkebunan Republik Indonesia.

Tokoh Pemberontakan PKI Madiun

Dalam perjalanan politiknya dari merdeka hingga tahun 1948, PKI masih bersikap mendukung pemerintah, yang kebetulan jajaran strategis dalam kabinet banyak didominasi oleh golongan kiri. Namun saat golongan kiri terlempar dari kursi pemerintahan, PKI pun menjadi partai oposisi dan bergabung dengan partai serta organisasi kiri lainnya dalam Front Demokrasi Rakyat (FDR) yang didirikan Amir Syarifuddin pada bulan Februari 1948.

BACA JUGA :   Mengenal Corak Kehidupan Masyarakat Masa Praaksara

Pada awal September 1948 pimpinan PKI yang dipimpin oleh Musso, membawanya pada pemberontakan bersenjata yang dicetuskan di Madiun pada tanggal 18 September 1948.

Tujuan Pemberontakan PKI Madiun

Apa sih tujuan dari pembentukan PKI di Madiun pada tahun 1948? Ya, dalam beberapa buku-buku sejarah dituliskan bahwa tujuan dari pemberontakan tersebut dikarenakan un

Tujuan pemberontakan PKI di Madiun adalah untuk mendrikan negara Soviet Indonesia dengan melemahakan posisi NKRI dengan menghasut masyarakat untuk melakukan pemberontakan terhadap NKRI dikarenakan tidak puas dengan perjanjian Renville.

Musso, merupakan seorang warga negara Indonesia yang datang dari Moskow ke Indonesia menawarkan konsep politik “Jalan Baru”, Dalam politik tersebut, ia menginisiasi bahwa parta kelas buruh menjadi satu. Inisiasi itu pun terwujud, dimana dua partai yakni Partai Buruh Indonesia dan Partai Sosialis pun akhirnya berada di bawah satu payung yakni PKI.

BACA JUGA :   Mengupas Makna Gold, Glory, & Gospel, Semboyan Para Penjelajah Eropa

Fusi tersebut direncanakan untuk memimpin revolusi dalam rangka untuk mendirikan pemerintahan front nasional. Ia juga menyerukan kerjasama internasional, terutama dengan Uni Soviet untuk mematahkan blokade Belanda. Bersama sejumlah pemimpin PKI, Musso pun akhirnya melakukan perjalanan ke daerah-daerah di Jawa, yaitu Solo, Madiun, Kediri, Jombang, Bojonegoro, Cepu, Purwodadi, dan Wonosobo untuk mencari dukungan melemhakan pemerintah NKRI.

Melihat gerak-gerik tersebut, Pemerintah Soekarno pun tidak tinggal diam dan mengirim ultimatum dengan mengirim Kolonel Gatot Subroto ke Surakarta. Gatot Subroto dalam hal ini mencoba untuk mengultimatum pihak-pihak yang terlibat untuk berhenti selambatnya pada tanggal 20 September.

Jika ultimatum tersebut tidak diindahkan, mereka pun dianggap sebagai pemberontak.

BACA JUGA :   Mengenal Bentuk Konflik dan Pergolakan di Indonesia Selama 1948-1965

Akibat Pemberontakan PKI Madiun 1948

Terjadinya pemberontakan PKI di Madiun pada 1948 tentu berdampak bagi stabilitas nasional. Akibat dari konflik selain jatuhnya banyak korban membuat persatuan bangsa Indonesia dimanfaatkan oleh Belanda untuk melancarkan agresi militernya yang kedua pada Desember 1948.

Selain itu, dampak dari pemberontakan PKI Madiun 1948 di bidang ekonomi juga mengakibatkan harga-harga bahan pokok sempat mengalami penurunan dan masyarakat Madiun yang berbasis ekonomi pertanian tidak menjual hasil pertaniannya ke kota lain tetapi untuk dikonsumsi sendiri.